Kisruh RUU HIP, Isu Degradasi Pancasila hingga Komunisme

15

Jakarta, Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Perdebatan soal RUU ini dipantik oleh protes dari sejumlah ormas Islam.

Pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020, RUU ini disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR. RUU itu dibawa ke tingkat paripurna setelah didukung tujuh fraksi dalam rapat panja di Badan Legislasi (Baleg).

Risalah rapat Baleg tanggal 22 April menyebut RUU itu disetujui PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara PKS hanya akan menyetujui jika RUU disempurnakan, seperti pencantuman TAP MPRS soal larangan Marxisme/Komunisme dan penghapusan pasal soal Ekasila.

Adapun Demokrat memilih tak ikut dalam pembahasan. Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan pihaknya tak sepakat dengan RUU itu.

“Selain fokus ke pandemi virus corona yang masih memerlukan perhatian sangat serius, juga disebabkan karena substansinya belum sesuai dengan sikap dan pandangan politik Partai Demokrat,” kata Hinca lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).

Setelah disepakati di Paripurna, draf RUU itu dikirim ke pemerintah. DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) sebelum memulai pembahasan.

Saat DPR menunggu jawaban dari pemerintah, RUU itu justru menjadi polemik di masyarakat. Kritik pertama datang dari Front Pembela Islam (FPI).

Ormas Islam besutan Rizieq Shihab itu menyatakan menolak RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.

Laman: 1 2 3

You might also like
close